Pemerintah berencana menambah kapasitas peserta kartu prakerja pada gelombang kedua nanti. Kapasitas peserta akan dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000 orang. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pada Rapat Koordinasi Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian dan Lembaga Terkait & Peningkatan Kapasitas Program Prakerja pada Kamis malam, (16/4/2020).

“Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open acces dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar,” kata Airlangga dalam siaran pers KSP, Jumat, (17/4/2020). Pendaftaran gelombang pertama sendiri telah ditutup pada Kamis kemarin (16/4/2020). Peserta yang lolos seleksi sebanyak 164 ribu orang dari 5,7 juta pendaftar.

"Sebanyak 4,2 juta orang sudah melakukan verifikasi melalui e mail. Kemudian, sejumlah 3,1 juta peserta sudah terverifikasi," katanya. Adapun seleksi yang diikuti para pendaftar kartu pra kerja yakni, mengenai motivasi peserta dalam mengikuti program ini. Selanjutnya Pada tahap verifikasi, pendaftar harus berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah.

Hal itu diverifikasi dengan data yang ada di Kemendikbud. Kemudian, tidak sedang menerima program bantuan sosial. Masing masing kementerian, di antaranya Kemenaker, Kemenpar, dan BPJS tenaga kerja juga telah memberikan data terkait peserta yang terkena PHK.

“Semua ini menjadi database dan di crosscheck dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif,” jelasnya. Dengan pilihan program yang banyak maka dipermudah prosesnya. Program ini menggunakan sistem digital dan kebanyakan yang mendaftar adalah kalangan muda sehingga konsepnya adalah continue learning .

Program prakerja ini berupa pelatihan untuk meningkatkan skill dan ada penempatan kerja setelah pelatihan. Tetapi dengan perkembangan kondisi pandemi ini, ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial, terutama untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan. Oleh karena itu, kartu prakerja ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan saat ini.

“Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan.” katanya. Anggaran program ini dinaikan menjadi Rp20 triliun terkait dengan Perpu dan Perpres nomor 54. Kemudian, ada paket tersendiri untuk UMKM.

“Selain untuk perpajakan, nanti yang PMK 23 itu diperluas tidak hanya untuk sektor industri, tetapi kepada sektor sektor lain termasuk UMKM pariwisata, dan sektor jasa yang terkait dengan pandemi covid–19.”tuturnya. OJK juga sudah mengeluarkan POJK 11 sehingga ada kemudahan kredit, untuk cicilan bunga maupun pokok. Untuk tahun 2020 ini pemerintah menyediakan dana Rp6,1 triliun.

“Untuk kredit selain KUR, kredit mikro di bawah Rp10 juta, kita akan lakukan melalui PNM dan memberikan kemudahan kepada LPDP melalui anggaran yang ada di Kementerian Koperasi,”papar Airlangga.