Wakil Presiden KH Maruf Amin ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres. Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain.

Maruf memahami selama pandemi Covid 19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan. "Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya. Jika belanja pemerintah lambat, Maruf menilai ekonomi negara tak akan terdorong.

"Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan. Maka itu Presiden mengumpulkan, terutama yang anggarannya besar supaya cepat melakukan penyerapan," ungkapnya. Dalam beberapa pertemuan pun, Maruf menyebut pemerintah sudah sering mengatakan seperti halnya soal regulasi yang harus dilonggarkan, tidak dibuat menghambat. "Kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi lembaga pengawasan, karena yang penting jalan. Prosedur prosedur yang ruwet ruwet itu dihilangkan, disederhanakan, supaya ini bisa berjalan," kata Maruf.

"Harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap itu. Jangan misalnya menunggu, karena ini kan darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi yang normal," kata wapres.